Headline

.

  • MOHON MAAF BLOG HUMAS ENDE SUDAH GANTI ALAMAT BLOG..SILAKAN KUNJUNGI BLOG HUMAS PROTOKOL YANG BARU DENGAN ALAMAT : (KLIK GAMBAR) https://humasprotokolende.blogspot.com

Jumat, 31 Juli 2015

DISHUB ENDE UJI EMISI KENDARAAN DINAS

Guna mengurangi pencemaran lingkungan, yang pada akhirnya berdampak langsung pada kesehatan manusia dan Mahkluk hidup lainnya, Dinas Perhubungan Kabupaten Ende mengadakan pengujian dan pemeriksaan emisi gas buang pada kendaraan dinas milik pemerintah Kabupaten Ende. 

Kamis, 30 Juli 2015

PEMERINTAH PEDULI KOPERASI DAN UKM

Sebagai bentuk keberpihakan dan kepedulian terhadap pemberdayaan koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), pemerintah Kabupaten Ende telah memberikan dukungan perkuatan dalam bentuk modal bergulir dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) II.

TANTANGAN BANGUN KOPERASI ADALAH MEMPERKUAT BASIS EKONOMI RAKYAT

Membangun koperasi adalah membangun sistem atau manajemen ekonomi masyarakat.  Maka satu hal yang berat dan menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk bisa membangun perkoperasian di daerah ini adalah bagaimana memperkuat basis-basis ekonomi rakyat itu sendiri. 

KOPERASI PERKOKOH EKONOMI RAKYAT

Membangun koperasi yang berkarakter ekonomi daerah untuk mewujudkan masyarakat Ende yang mandiri, sejahtera dan berkeadilan sebagai Thema Kabupaten yang diangkat pada peringatan hari Koperasi Tingkat Kabupaten Ende mengandung makna bahwa koperasi diharapkan dapat memainkan peranannya dalam menggalang dan memperkokoh perekonomian rakyat.

PERTUMBUHAN KOPERASI DAN UKM MENGALAMI PENINGKATAN SECARA KUANTITAS

Pertumbuhan Koperasi dan UKM di Kabupaten Ende secara kuantitas terus mengalami peningkatan. Sampai dengan bulan Juni tahun ini sudah ada 109 koperasi berbadan hukum, dan beranggotakan 38.549 anggota. jumlah asset sudah mencapai angka Rp. 121.647.460.000, jumlah volume usaha Rp. 87.199.325.000, dan perolehan sisa hasil usaha ( SHU )  Rp. 1.237.945.000. Selain itu, ada 157 koperasi baru

KOPERASI HARUS JADI PENGGERAK EKONOMI

Kehadiran koperasi  harus  menjadi penggerak ekonomi yang unggul agar mampu berperan mensejahterakan anggotanya serta menjadi pilar pembangunan nasional dan daerah. Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) Kabupaten Ende, Yakobus Dua menyampaikan ini dalam sambutannya pada puncak Peringatan Hari Koperasi ke-68  Tingkat Kabupaten Ende Tahun 2015 (27/7/2015).

Rabu, 29 Juli 2015

UU SPPA MINIMALISIR KASUS ANAK

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan media penjembatan dalam meminimalisir kasus-kasus yang terjadi pada anak. Undang-Undang (UU) ini merupakan pembaharuan dari UU nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak.

ANAK PERLU DAPAT PERLINDUNGAN

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan yang harus dijaga dan dilindungi serta dipenuhi hak-haknya sesuai kebutuhan mereka. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang dewasa yang telah membawa perubahan sosial mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

MUSCAB IBI ENDE MOMENT EVALUASI

Musyawarah Cabang Ikatan Bidan Indonesia (MUSCAB IBI) Ende merupakan moment yang sangat tepat dan strategis bagi organisasi IBI Cabang Ende untuk kembali mengevaluasi sejauh mana peran organisasi IBI dalam ikut serta meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat khususnya ibu dan anak. 

IBI HARAPKAN DUKUNGAN DARI PEMKAB ENDE

Ikatan Bidan Indonesia (IBI) merupakan organisasi atau himpunan para bidan di seluruh pelosok tanah air yang berperan dalam proses pembangunan nasional khususnya dibidang kesehatan ibu dan anak. Terkait dengan perannya dan dalam upaya meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan, IBI senantiasa memposisikan diri dengan baik dan berperilaku setulus hati dalam memberikan pelayanan terhadap ibu dan anak. 

Selasa, 28 Juli 2015

TIDAK SEMUA BIDAN MENJADI ANGGOTA IBI


Tidak semua  bidan yang telah menyelesaikan pendidikan kebidanan dan dinyatakan lulus secara otomatis menjadi anggota  organisasi  Ikatan Bidan indonesia (IBI).

Ketua Pengurus Daerah IBI Propinsi NTT Elisabeth Lis Rengka, SST menegaskan ini dalam sambutannya pada Kegiatan Musyawarah Cabang Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Ende periode 2015/2020 di Aula Hotel Flores Mandiri Jl. Melati Ende (Sabtu, 25/07/2015).

IBI ENDE LAKUKAN MUSCAB

Sebagai organisasi profesi dalam mewujudkan tanggung jawabnya sebagai pengawal profesi Bidan secara konsisten dan berkesinambungan, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Ende melakukan musyawarah Cabang (Muscab) untuk meningkatkan pengelolaan organisasi baik dari segi administrasi dan kepemimpinannya mulai dari tingkat pusat sampai daerah.

GMIT ADAKAN WORKSHOP LEADERSHIP

Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) mengadakan Workshop Leadership dan Spiritual Perempuan Se-Klasis Flores. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan potensi kepemimpinan dan spiritualitas perempuan serta mengorganisir potensi kepemimpinan perempuan.

Rabu, 15 Juli 2015

BUPATI DAN WAKIL BUPATI ENDE SERAHKAN SEMBAKO

Dalam upaya meringankan beban masyarakat Kabupaten Ende, khususnya Umat Islam yang kurang mampu, Bupati Ende, Marselinus Y. W. Petu bersama Wakil Bupati Ende Djafar Achmad menyerahkan bantuan sembako kepada umat Islam di empat Kecamatan kota dalam wilayah Kabupaten Ende, masing-masing kecamatan Ende Timur, Ende Tengah, Ende Utara dan Ende Selatan 

BENDAHARA HARUS MILIKI NPWP

Bendahara harus memiliki Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP) terkait dengan amanat undang-undang untuk memungut dan memotong pajak dari penggunaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)/Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dan NPWP merupakan sarana melakukan administrasi perpajakan karena tanpa NPWP berndahara tidak berhak memotong dan memungut pajak Negara.

Hal ini dikatakan Account Representative Agung Budiman, saat menyampaikan materi Tugas dan Kewajiban Bendahara pada kegiatan Sosialisasi Tugas dan Kewajiban Bendahara Pemerintah di Hotel Flores Mandiri Jl. Melati-Ende (Kamis, 09/07/2015).

BENDAHARA DESA DI TUNTUT MAMPU KELOLA ANGGARAN DESA

Bendaharawan Desa dituntut harus mempunyai kemampuan atau kompentesi untuk mengelola anggaran desa dan juga dalam hal penyusunan APBD desa, administrasi desa dan bagaimana cara penulisan laporan keuangan yang benar dengan penuh tanggung jawab. 

PROFESIOANALITAS JADI SEBUAH TUNTUTAN

“Kita butuh belajar menjadi orang-orang yang profesional. Suka tidak suka, mau tidak mau, profesionalitas sekarang menjadi sebuah tuntutan jaman” Ujar Uskup Agung Ende, Mgr. Vinsensius Potokota menyampaikan ini pada acara wisuda 158 Sarjana Agama  pada Sekolah Tingi Pastoral  (STIPAR) Atmareksa Ende, di aula STIPAR Jln. Gatot Soebroto ( Jumat, 10/7/15).

SARJANA LAMBANG SIMBOL PROFESIONALITAS

Gelar sarjana yang diraih para wisudawan bukan sekedar embel tambahan pelengkap  melainkan simbol profesionalitas  sebagai pengajar agama Katolik. Profesionalitas ini berhubungan dengan profesi atau pekerjaan yang menuntut kepandaian, kepiawaian dan ketrampilan khusus dalam melaksanakannya.

ENDE BUTUH DUKUNGAN DUNIA KAMPUS

Perjalanan karya pembangunan daerah Kabupaten Ende selama tahun 2014 hingga 2019 dalam kepemimpinan Bupati  Marselinus Y. W. Petu bersama Wakil Bupati Djafar Achmad dengan visi mewujudkan masyarakat Kabupaten Ende yang mandiri, sejahtera dan berkeadilan membutuhkan dukungan dunia kampus. Dukungan dunia kampus dapat diwujudkan melalui peran proporsional setiap perguruan tinggi selaras dengan darma perguruan tinggi.

Sabtu, 11 Juli 2015

IKATAN KELUARGA TIONGHOA BANTU 113 KARUNG BERAS

Menjelang hari Raya Idul Fitri Ikatan Keluarga Tionghoa Kabupaten Ende, menyerahkan bantuan beras yang diperuntukan bagi keluarga-keluarga muslim kurang mampu. Bantuan beras tersebut langsung diserahkan kepada pengurus masjid untuk kemudian disalurkan kepada keluarga-keluarga yang benar-benar kurang mampu. Untuk Idulfitri kali ini bantuan yang sudah terkumpul sebanyak 113 karung beras.

JAMDA JADI TOLAK UKUR PENDIDIKAN

Jambore Daerah (JAMDA) bagi pramuka panggalang merupakan kegiatan uji coba hasil para pembina melatih peserta didiknya di gugus depan sehingga jambore tersebut dapat dijadikan tolak ukur/evaluasi pendidikan kepramukaan sampai seberapa jauh keberhasilan pembinaan digugus depan.

JAMDA 2015, TUMBUHKAN NASIONALISME

Jambore Daerah (JAMDA) ke-VIII tahun 2015 merupakan wadah bagi para pramuka penggalang dalam meningkatkan pemahaman, pendidikan dan gerakan kepramukaan. Pelaksanaan JAMDA tahun 2015 ini diharapkan mampu dan semakin   dan nasionalisme dalam diri pramuka penggalang. 

Demikian, Drs. Benny Alexander Litelnoni Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur dalam sambutannya pada acara Pembukaan Jambore Daerah ke-VIII Tahun 2015 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, bertempat di Desa Malanuza Kecamatan Golewa-Mataloko Kabupaten Ngada (Selasa/07/07/2015).

Jumat, 10 Juli 2015

TANGANI ANAK HARUS LINTAS SECTOR

Menyadari persoalan tentang anak sangat kompleks dan bersifat dimensional maka penanganannya harus lintas sektor. Semua komponen yang terkait dengan penanganan anak ini harus bekerja sama dan terus melakukan koordinasi. Bupati Ende, Marselinus Y.W. Petu mengatakan ini dalam bagian lain sambutannya pada kegiatan Pendampingan Program PPA-PKH di Hotel Sinar Harapan jalan Mahoni (kamis 2/7/15).

PKK KABUPATEN ENDE ADAKAN LP3PKK

Tim penggerak PKK Kabupaten Ende mengadakan Pelatihan Laporan Pengelolaan Program dan Penyuluhan PKK (LP3PKK) Tingkat Kabupaten Ende dalam rangka membentuk kader PKK baik di Tingkat Kabupaten maupun tingkat Kecamatan sebagai program penyuluhan yang mampu terampil dan mau melaksanakan tugas, bimbingan, fasilitasi serta pengelolaan 10 program pokok PKK.

PKK PUSAT DAN DAERAH BERSIFAT HIRARKIS

Tim penggerak PKK dibentuk secara berjenjang dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan serta Desa/kelurahan. Hubungan kerja PKK pada setiap tingkatan ini bersifat konsultatif, koordinatif dan hirarkis.

Pengurus PKK Kabupaten Ende, Skolastika Tuty Kusdarwaty menyampaikan ini saat memaparkan materinya tentang

PKK PUSAT DAN DAERAH BERSIFAT HIRARKIS

Tim penggerak PKK dibentuk secara berjenjang dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan serta Desa/kelurahan. Hubungan kerja PKK pada setiap tingkatan ini bersifat konsultatif, koordinatif dan hirarkis. Pengurus PKK Kabupaten Ende, Skolasika Astuty menyampaikan ini saat memaparkan

KADER PKK ENDE DITUNTUT MEMILIKI RASA PERCAYA DIRI

Kader PKK Kabupaten Ende dituntut memiliki rasa percaya diri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan dengan baik, selain itu juga diperlukan kemandirian.

BELAJAR TOLERANSI, BELAJARLAH DI ENDE

“Kalau mau belajar bagaimana bersikap toleransi, belajarlah di Ende”. Ujar Bupati Ende Marselinus Y.W.Petu dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. Martinus Satban, Msi pada acara kunjungan kerja dan tatap muka tim dari Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Pertahanan Keamanan Republik Indonesia (KEMENKO POLHUKAM RI)

Kamis, 09 Juli 2015

PKK BERDAYAKAN KELUARGA

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), merupakan gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah dengan pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat. Tujuan gerakan PKK ini adalah, memberdayakan keluarga guna meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat dan sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

SETIAP IBU HARUS MILIKI KONSEP DIRI

Konsep diri merupakan apa yang dipikirkan  berkenaan dengan diri pribadi dan kemudian mendasari perbuatannya dalam upaya mensejahterakan keluarga dan masyarakat. Untuk itu setiap wanita atau ibu khususnya yang menjadi kader PKK harus perlu memiliki konsep diri.

Sisilia S. Domi menyampaikan ini saat memaparkan materinya tentang konsep diri

KETUA DPRD ENDE : PELANTIKAN PENJABAT KADES DAN BPD BAWA PERUBAHAN POSITIF

Pelantikan penjabat kepala desa dan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam wilayah Kabupaten Ende diharapkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Herman Yosef Wadhi, ST membawa perubahan positif bagi kemajuan dan peningkatan kehidupan masyarakat desa khususnya.

BUPATI MARSEL LANTIK DAN RESMIKAN 17 PENJABAT KADES DAN 14 ANGGOTA BPD

Bertempat di Lantai 2 Kantor Bupati (Kamis,02/07/2015) Marselinus Y.W. Petu selaku Bupati Ende melantik ke-17 Penjabat Kepala Desa dan 14 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam wilayah Kabupaten Ende. 

Acara pelantikan Penjabat Kepala Desa dan Peresmian Anggota BPD ini berlandaskan

Selasa, 07 Juli 2015

KERINDUAN MASYARAKAT ENDE AKAN HADIRNYA KAPAL RO-RO TERJAWAB

Kerinduan masyarakat Kabupaten Ende sekian tahun akan hadirnya kapal jenis Ro-Ro akhirnya terjawab. Kapal Ro-Ro Rafelia 2 dalam naungan PT. Dharma Bahari Utama menyinggahi Pelabuhan Bung Karno untuk pertama kalinya, Minggu 5 Juli 2015. Bupati Ende, Marselinus Y. W. Petu mengatakan ini pada acara pelayaran perdana Kapal Rafelia 2 di Pelabuhan Bung Karno.

RAFELIA 2 LAYARI ENDE

Kapal Motor jenis Ro-ro Rafelia 2 dalam naungan PT Dharma Bahari  Utama melakukan pelayaran perdana di pelabuhan Bung Karno Ende (Minggu/5/7/15). Pelayaran Perdana ini diacarakan secara resmi di atas kapal Rafelia 2. Diawali dengan pengalungan selendang Ende oleh Bupati Marselinus Y. W. Petu kepada pemilik kapal Dharma Gondo beserta isteri dan anak, juga kepada kapten kapal Arpandi.

ANAK PENENTU KEMAJUAN BANGSA

Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas anak-anak sebagai generasi penerus cita-cita bangsa. Untuk itu setiap komponen masyarakat terkait, wajib melindungi dan mempersiapkan mereka dengan sebaik-baiknya. Bupati Ende, Marselinus Y. W. Petu mengatakan ini dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekretaris Daerah Agustinus G. Ngasu pada pembukaan kegiatan Pendampingan Program PPA-PHK Tahun 2015 Kabupaten Ende, di Aula Hotel Sinar Harapan Jalan Mahoni (Kamis, 2/7/15).

BANGUN PARIWISATA ENDE BUTUH KEMITRAAN

Dalam upaya membangun dunia pariwisata di Kabupaten Ende maka sangat dibutuhkan kemitraan dari berbagai pihak yang mempunyai kepedulian terhadap kepariwisataan.

Senin, 06 Juli 2015

FAPSEDU TERBENTUK DI ENDE

Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (Fapsedu) terbentuk di Kabupaten Ende yang ditandai dengan pengukuhan sekaligus pelantikan para pengurusnya di Aula Restoran Cita Rasa, Jalan Kelimutu, Kota Ende, Kamis (2/7/2015).

KEPENDUDUKAN HARUS DITANGANI KOMPREHENSIF

Indonesia masih dihadapkan pada berbagai masalah tantangan kependudukan yang harus ditangani secara komprehensif. Menyikapi  kondisi tersebut maka didirikan koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan. Pembentukan Koalisi Indonesia untuk kependudukan ini juga dalam rangka memperingati Hari Kependudukan Seluruh Dunia 2003. 

KIK DAN FAPSEDU HADIR KARENA KEBUTUHAN BUKAN KEINGINAN

Pelaksanaan program kependudukan dan KB di kabupaten Ende, sudah dilaksanakan lama, namun persoalan kependudukan ini masih saja terjadi. Kehadiran Koalisi Indonesia Untuk Kependudukan (KIK)  dan Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (FAPSEDU) Kabupaten Ende ini hendaklah menjadi sebuah kebutuhan bukan keinginan. 

KARAKTER KEBANGSAAN ENDE HARUS LEBIH KUAT

Karakter kebangsaan Kabupaten Ende harus lebih kuat, dari Kabupaten lain.  Hal ini mengingat  Kota Ende adalah Kota Pancasila. Bupati Ende, Marselinus Y. W. Petu menegaskan ini dihadapan peserta Jamda Pramuka Kwartir cabang Ende di lantai 2 kantor Bupati, jalan Eltari (Jumat, 3/7/15).

PESERTA JAMDA ENDE SANDANG TIGA IDENTITAS

Kontigen pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) Ende menyandang 3 (tiga) identitas peran yang harus dijalankan dengan baik. Identitas pertama sebagai duta Kabupaten Ende, identitas kedua harus tampil dan menunjukan profesionalitas dalam kegiatan kepanduan (pramuka) dan identitas ketiga harus bisa memberikan kontribusi bagi kepentingan masyarakat khususnya di Nusa Tenggara Timur. Bupati Ende, Marselinus Y. W. Petu mengatakan ini saat melepas kontingen Jambore Daerah (Jamda) NTT ke-VIII asal Kwarcab Ende di lantai 2 Kantor Bupati, Jln. Eltari (Jumat, 3/7/15).

KWARCAB ENDE BERI APRESIASI KEPADA GUDEP YANG PATUH

“Kami memberikan apresiasi kepada gugus depan-gugus depan yang patuh pada semua aturan kepramukaan, sehingga reward diberikan kepada adik-adik dari gugus-gugus yang aktif selama kegiatan kepramukaan,”ujar Pembina Kwartir Cabang Ende, Achmad Mochdar pada acara pelepasan kontingen Jambore Daerah NTT VIII Kwartir cabang Ende di lantai 2 kantor Bupati, Jln. Eltari (Jumat. 3/7/15).

PRAMUKA ENDE IKUT JAMDA NTT

Sebanyak 72 orang anggota pramuka dari Kwartir Cabang (Kwarcab) Kabupaten Ende, mengikuti kegiatan Jambore Daerah (Jamda) NTT ke VIII Tahun 2015  di Bumi Perkemahan Kebun Cengkeh Misi, Malanuza  Mataloko Kabupaten Ngada.

STBM ADALAH PEMBERDAYAAN BUKAN SUBSISDI

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan salah satu program yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. STBM berlandaskan pada perilaku hidup masyarakat, bukan pada sebuah anggaran atau pendanaan. Karena itu dapatlah dikatakan STBM adalah pemberdayaan bukan subsidi. 

Herman Yosef Wadhi,ST Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ende menegaskan ini dalam sambutannya pada acara Pengukuhan Badan Kemitraan Puskesmas dan Deklarasi Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Desa Worhopapa Kecamatan Ende, (Senin/29/06/15).

ENDE JADI TEMPAT PEMBELAJARAN

Sukses melakukan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat Plan Internasional Indonesia menjadikan Kabupaten Ende sebagai tempat pembelajaran untuk menggali  informasi terkait praktek pembelajaran. 

Demikian STBM Project Manager Plan Indonesia Sabaruddin, menyampaikan ini dalam sambutannya pada Kegiatan Deklarasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Desa Worhopapa Kecamatan Ende (Senin, 29/06/2015).

Sabtu, 04 Juli 2015

PKK ANGKAT DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

Kehadiran tim Penggerak PKK sampai di tingkat desa sudah ikut membantu pemerintah mengangkat derajat kesehatan masyarakat. Melalui kader-kadernya sampai di tingkat dusun PKK berupaya menyadarkan masyarakat bagaimana seharusnya berperilaku hidup sehat.

ISPA TEMPATI URUTAN PERTAMA PENYAKIT DI NANGAPANDA

Berdasarkan data kesehatan lingkungan puskesmas Nangapanda tahun 2014 periode Januari sampai dengan Desember penyakit ISPA menempati urutan pertama dengan 3085 kasus, Malaria 465 kasus, Diare 276 kasus, kulit 171 kasus dan kecacingan 43 kasus.

MEMBANGUN ENDE, MEMBANGUN KARAKTER

“Ketika seseorang ingin menjadi bupati, pasti ia sudah punya khayalan dan memiliki sebuah keinginan, sebuah konsep apa yang akan dilakukan untuk daerah ini ketika ia dipercayakan oleh rakyat menjadi bupati, maka hayalan saya saat itu yaitu membangun Ende, adalah membangun karakter”, ujar Bupati Ende Marselinus Y. W. Petu dihadapan masyarakat desa Woropadha dan para kepala desa sewilayah kecamatan Ende pada kegiatan deklarasi STBM di dusun Reda Kecamatan Ende (Senin, 29/6/15).

11 DESA DEKLARASIKAN STBM

Sebanyak 11 desa di wilayah Kecamatan Ende mendeklarasikan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Ke-11 desa tersebut masing-masing Desa Worhopapa, Riaraja, Rukuramba, Nakuramba, Emburia, Embungena, Embuterhu, Ndetundora I, Ndetundora II, Ndetundora III dan Desa Randotonda.

Kegiatan deklarasi STBM ini ditandai dengan penyampaian pernyataan sikap dari perwakilan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan perwakilan anak dari desa-desa yang mendeklarasikan STBM tersebut. 

PENDIDIKAN ENDE BERGERAK FLUKTUATIF

Perkembangan pendidikan di wilayah Kabupaten Ende bergerak fluktuatif dalam  beberapa dekade terakhir. Pada tahun 1970-1980 sebagai masyarakat Kabupaten Ende pastinya berbangga, karena pada rentang waktu tersebut Kabupaten Ende dikenal sebagai kota pelajar dan menjadi barometer pendidikan untuk wilayah Nusa Tenggara Timur. Bupati Marselinus Y. W. Petu mengatakan ini dihadapan para kepala sekolah dasar dan UPTD se-Kabupaten Ende di Aula BBK Ende, Jln.Wirajaya (Jumat,26/5/15).