Kurangnya alokasi anggaran pada fungsi agama, dapat menyebabkan pelaksanaan tugas dan fungsi utama pelayanan umat beragama menjadi tidak optimal. Untuk itu, perlunya rekomendasi dari Komisi VIII DPR-RI bagi pemerintah untuk meningkatkan anggaran pada fungsi agama. Penegasan ini, disampaikan Kakanwil Kementrian Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Drs. Sarman Marselinus, ketika memberikan.
Headline
.
- BERANDA
- PROFIL BAGIAN HUMAS
- TENTANG ENDE
- WEBSITE PENTING
-
SEKRETARIAT DAERAH
- Bagian Pemerintahan & Otonomi Daerah
- Bagian Kesejehteraan Rakyat
- Bagian Pemberdayaan Masyarakat & Trantib Umum serta Perlindungan Masyarakat
- Bagian Hukum
- Bagian Organisasi
- Bagian Keuangan dan Aset
- Bagian Kepegawaian
- Bagian Perekonomian dan Pembengunan
- Bagian Humas dan Protokol
- Bagian Administrasi Pembangunan
- Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
- Bagian Bagian Umum
- PEMERINTAHAN
- KLIPPING
- GALERY HUMAS
- INFORMASI PUBLIK ▼
Rabu, 02 November 2016
NILAI KEBANGSAAN, DARI ENDE UNTUK INDONESIA
Kota Ende sebagai kota Pancasila memiliki nilai penting untuk bangsa Indonesia, dimana bapak bangsa, Ir. Soekarno proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, mendapat ilham Nilai-nilai Pancasila, ketika duduk renung dibawah pohon Sukun yang berada di Lapangan Pancasila Kota Ende. Nilai-nilai kebangsaan yang terilham di Kota Ende, maka terbentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai kebangsaan, dari Ende untuk Indonesia. Pernyataan Nilai kebangsaan, dari Ende untuk Indonesia ini, disampaikan Bupati Ende, Ir. Marselinus Y.W Petu, ketika memberikan sambutan saat tatap muka dan jamuan makan malam bersama rombongan Komisi VIII DPR-RI, di Rumah Jabatan Bupati Ende, Senin, (31/10).
JARING ASPIRASI, KOMISI VIII DPR-RI DATANGI KABUPATEN ENDE
Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Senin (31/10) mendatangi dan berdialog dengan masyarakat Kabupaten, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun tujuan kedatangan Komisi VIII DPR-RI beranggotakan tiga belas orang di bawah pimpinan Dr. Ali Taher, SH.M.Hum adalah untuk menjaring aspirasi masyarakat Kabupaten Ende yang selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan dalam rapat kerja Komisi VIII DPR-RI bersama para menteri sebagai mitra kerja Komisi VIII DPR-RI.
Langganan:
Postingan (Atom)