Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (Fapsedu) terbentuk di Kabupaten Ende yang ditandai dengan pengukuhan sekaligus pelantikan para pengurusnya di Aula Restoran Cita Rasa, Jalan Kelimutu, Kota Ende, Kamis (2/7/2015).
Ketua Fapsedu NTT, Pdt Junus Stefanus Boboy, S, Si dalam sambutannya mengatakan Fapsedu merupakan wadah berkumpulnya para tokoh agama untuk membantu pemerintah pada umumnya serta BKKBN khususnya dalam melaksanakan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
Dikatakan, laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang semakin tinggi memiliki dampak pada kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, tanggungjawab ini merupakan tugas semua komponen masyarakat termasuk didalamnya para tokoh agama.
Dengan terbentuknya Fapsedu di Kabupaten Ende demikian Pdt. Yunus, diharapkan membantu kinerja SKPDKB Kabupaten Ende dalam mensejahterakan masyarakatnya. “Kita tahu bersama bahwa agama adalah salah satu fungsi dari 8 fungsi keluarga yang dikembangkan oleh BKKBN dalam upaya membangun keluarga sejahtera”,kata Pdt Junus.
Ia menambakan Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (Fapsedu) hadir dalam rangka membantu pemerintah dalam hal ini BKKBN demi tercapainya masyarakat sejahtera berdasarkan imannya. Dengan demikian peran tokoh agama dalam Fapsedu tidaklah ringan karena itu kerja keras juga kerja cerdas dan kerja tuntas dengan hati yang tulus tanpa pamrih menjadi komitmen bersama. “Harapan saya pengurus Fapsedu Kabupaten Ende yang baru terbentuk dan dilantik akan menjadi sehabat BKKBD dan Pemda untuk bahu membahu mensejahterakan masyarakat di tempat ini,”tandas Pdt Junus.
Ia berharap dukungan dan kerjasama diantara para pengurus menjadi roh penyemangat dalam perjuangan membangun manusia Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur dalam semangat perjuangan membangun manusia Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur dalam semua bidang kehidupan termasuk iman.
Terkait otonomi daerah,Junus mengatakan perlu dukungan biaya dari pemerintah “Janganlah menjadi kendala dalam pembiayaan maupun dukungan sumber daya manusia dalam program KKBPK di Kabupaten Ende.” kata Junus. (ria/humas)
