Sebagai pilot project dari program layak anak di Kabupaten Ende saat ini telah terbentuk 7 desa di dua kecamatan yang layak anak masing-masing di Kecamatan Detusoko dan Wewaria. Dengan adanya desa layak anak selanjutnya dapat terbangun kecamatan layak anak yang dengan sendirinya akan terwujud kabupaten layak anak. Pejabat Sementara Bupati Ende, Drs Obaldus Toda MM mengatakan hal itu pada kegiatan WorkShop Kabupaten dan Desa Layak Anak, Rabu (25/4/2018) di Wisma Emaus, Jalan Diponegoro, Kota Ende.
Headline
.
- BERANDA
- PROFIL BAGIAN HUMAS
- TENTANG ENDE
- WEBSITE PENTING
-
SEKRETARIAT DAERAH
- Bagian Pemerintahan & Otonomi Daerah
- Bagian Kesejehteraan Rakyat
- Bagian Pemberdayaan Masyarakat & Trantib Umum serta Perlindungan Masyarakat
- Bagian Hukum
- Bagian Organisasi
- Bagian Keuangan dan Aset
- Bagian Kepegawaian
- Bagian Perekonomian dan Pembengunan
- Bagian Humas dan Protokol
- Bagian Administrasi Pembangunan
- Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
- Bagian Bagian Umum
- PEMERINTAHAN
- KLIPPING
- GALERY HUMAS
- INFORMASI PUBLIK ▼
Jumat, 27 April 2018
KONDISI SOSPOL DI ENDE RELATIF AMAN
Secara umum kondisi sosial politik di Kabupaten Ende dapat dikatakan relative aman dan kondusif, namun harus waspada dan harus terus memupuk kewaspadaan dini warga masyarakat. Hal ini mengingat kondisi masyarakat Kabupaten Ende yang heterogen dengan berbagai latar belakang, memiliki potensi akan munculnya gesekan atau konflik, yang pada akhirnya akan merugikan semua. Hal tersebut dikatakan
PEMDA BERKEWAJIBAN MELINDUNGI MASYARAKAT
Dalam pelaksanaan amanat pasal 22 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah, maka daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut dikatakan Pejabat Sementara
PEMDA ENDE BENTUK FORUM KEWASPADAAN DINI DI KECAMATAN WEWARIA
Jumat, 20 April 2018
BUTUH SINERGITAS APARATUR NEGARA
Proses Pilkada saat ini telah memasuki tahap kampanye, dan beberapa tahapan Pilkada sudah dilewati. Pihak keamanan telah berhasil mengamankan tahapan-tahapan Pilkada tersebut. Kerawanan setiap tahapan Pilkada berpotensi terjadinya konflik sosial antara masyarakat di beberapa kecamatan. Untuk itu dibutuhkan sinergitas diantara aparatur negara baik TNI, POLRI dan Pemerintah Daerah.
MTQ PERDALAM MAKNA ALQUR’AN
Pelaksanaan MTQ harus kita maknai sebagai suatu ajang yang sangat mulia, karena selain untuk mencari bibit-bibit atau bakat-bakat qori dan qoriah yang dimiliki wilayah kita juga untuk memperkenalkan dan lebih memperdalam makna yang terkandung dalam ayat-ayat suci alqur’an bagi masyarakat khususnya generasi muda kita.
MITOS MENGENAI MAKANAN HAMBAT PROSES PEMENUHAN GIZI
Beberapa mitos dan fakta mengenai makanan dan gizi tidak boleh makan salah satu jenis makanan merupakan mitos dan budaya yang salah serta merupakan salah satu faktor penghambat dalam proses pemenuhan gizi, Pejabat Sementara (PjS) Bupati Ende Drs. Obaldus Toda, MM mengatakan ini pada bagian lain sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kornelis Wara, S.Sos di hadapan
PEMENUHAN GIZI MASIH JADI TANTANGAN
Permasalahan pemenuhan kebutuhan gizi ibu dan anak masih menjadi tantangan bagi Indonesia, termasuk bagi kita di Kabupaten Ende. Untuk mengatasinya diperlukan usaha bersama lintas sektor, lintas disiplin ilmu serta seluruh komponen masyarakat agar derajat gizi dan kesehatan anak Ende bisa semakin baik di masa mendatang dan persoalan gizi anak bisa teratasi.
Kamis, 12 April 2018
DARMA WANITA KABUPATEN ENDE GELAR MUSDA
Darma Wanita Persatuan
(DWP) Kabupaten Ende menggelar Musda, Rabu
(13/3/2018) di Aula Lantai 2 Kantor Bupati Ende. Hadir dalam kegiatan Musda itu anggota Darma Wanita dan para pimpinan badan serta dinas dan bagian dalam Lingkup Pemkab Ende.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Pejabat Sementara Bupati Ende, Drs Obaldus Toda
MM.
DPS ENDE SEBANYAK 164.93
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ende dan Instansi
terkait lainnya telah menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Ende
untuk Pilkada Tahun 2018. Dari hasil rekaptulasi yang dilakukan, Daftar Pemilih
Sementara (DPS) Ende saat ini sebanyak 164.93. Dari jumlah DPS tersebut
sebanyak 26.827 pemilih potensial di Kabupaten Ende belum melakukan perekaman
E-KTP dan terancam tidak menggunakan hak suaranya pada 27 Juni mendatang.
PEMAHAMAN POLITIK MASYARAKAT MASIH RENDAH
Ditengah situasi politik di wilayah kita yang menghangat menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 27 Juni nanti, maka semua perhatian masyarakat tercurah sepenuhnya kepada perhelatan pesta demokrasi 5 (lima) tahun sekali tersebut. Tidak jarang diskusi-diskusi lepas dikalangan masyarakat bahkan para pelaku politik sering memicu terjadinya konflik. Kondisi ini tidaklah mengherankan karena memang harus diakui bersama bahwa pemahaman masyarakat tentang politik masih rendah.
KESBANGPOLINMAS ENDE GELAR DISKUSI POLITIK
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ende menggelar kegiatan Forum Diskusi Politik Tingkat Kabupaten Ende di Kecamatan Ndori dan di pusatkan di aula kantor Camat Ndori Rabu (4/4).
Panitia penyelenggara dalam laporannya yang disampaikan sekretaris Badan Kesbangpolinmas Damianus Frayalus, SH mengatakan, maksud dan tujuan
Panitia penyelenggara dalam laporannya yang disampaikan sekretaris Badan Kesbangpolinmas Damianus Frayalus, SH mengatakan, maksud dan tujuan
Selasa, 03 April 2018
Langganan:
Postingan (Atom)