Headline

.

  • MOHON MAAF BLOG HUMAS ENDE SUDAH GANTI ALAMAT BLOG..SILAKAN KUNJUNGI BLOG HUMAS PROTOKOL YANG BARU DENGAN ALAMAT : (KLIK GAMBAR) https://humasprotokolende.blogspot.com

Jumat, 27 April 2018

DI ENDE TELAH TERBENTUK 7 DESA LAYAK ANAK

Sebagai pilot project dari program layak anak di Kabupaten Ende saat ini telah terbentuk 7 desa di dua  kecamatan yang layak anak masing-masing di Kecamatan Detusoko dan Wewaria. Dengan adanya desa layak anak selanjutnya dapat terbangun kecamatan layak anak yang dengan sendirinya akan terwujud kabupaten layak anak. Pejabat Sementara Bupati Ende, Drs Obaldus Toda MM mengatakan hal itu pada kegiatan WorkShop Kabupaten dan Desa Layak Anak, Rabu (25/4/2018) di Wisma Emaus, Jalan Diponegoro, Kota Ende.

KONDISI SOSPOL DI ENDE RELATIF AMAN

Secara umum kondisi sosial politik di Kabupaten Ende dapat dikatakan relative aman dan kondusif, namun harus waspada dan harus terus memupuk kewaspadaan dini warga masyarakat. Hal ini mengingat kondisi masyarakat Kabupaten Ende yang heterogen dengan berbagai latar belakang, memiliki potensi akan munculnya gesekan atau konflik, yang pada akhirnya akan merugikan semua. Hal tersebut dikatakan

PEMDA BERKEWAJIBAN MELINDUNGI MASYARAKAT

Dalam pelaksanaan amanat pasal 22 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah, maka daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut dikatakan Pejabat Sementara

PEMDA ENDE BENTUK FORUM KEWASPADAAN DINI DI KECAMATAN WEWARIA

Pemerintah Kabupaten Ende membentuk forum kewaspadaan dini masyarakat di Kecamatan Wewaria, Senin (23/4/2018) bertempat di Aula Kantor Camat Wewaria. Ketua panitia, Sukri Abdulgani,SH dalam laporannya mengatakan kewaspadaan dini masyarakat adalah suatu kondisi kepekaan, kesiapsiagaan dan antisipasi dini masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi ancaman dan gangguan keamanan, bencana alam dan permasalahan sosial lainnya yang dapat mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan sarana prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.


Jumat, 20 April 2018

KOPERASI OBOR MAS SELENGGARAKAN RAT KE 34

KSP Kopdit Obor Mas menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT)  KE 34 Tahun buku 2017.  Terhitung tanggal 11 – 25 April, KSP Kopdit Obor Mas  menyelenggarakan  RAT Kelompok pada 115  kelompok dalam wilayah 10 Kantor Cabang. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Gereja Onekore, senin (16/03/2018).

BUTUH SINERGITAS APARATUR NEGARA

Proses Pilkada saat ini telah memasuki tahap kampanye, dan beberapa tahapan Pilkada sudah dilewati. Pihak keamanan telah berhasil  mengamankan tahapan-tahapan Pilkada tersebut. Kerawanan setiap tahapan Pilkada berpotensi terjadinya konflik sosial antara masyarakat  di beberapa kecamatan.  Untuk itu dibutuhkan sinergitas diantara aparatur negara baik TNI, POLRI dan Pemerintah Daerah.

MTQ PERDALAM MAKNA ALQUR’AN

Pelaksanaan MTQ harus kita maknai sebagai suatu ajang yang sangat mulia, karena selain untuk mencari bibit-bibit atau bakat-bakat qori dan qoriah yang dimiliki wilayah kita juga untuk memperkenalkan dan lebih memperdalam makna yang terkandung dalam ayat-ayat suci alqur’an bagi masyarakat khususnya generasi muda kita.

MITOS MENGENAI MAKANAN HAMBAT PROSES PEMENUHAN GIZI

Beberapa mitos dan fakta mengenai makanan dan gizi tidak boleh makan salah satu jenis makanan merupakan mitos dan budaya yang salah serta   merupakan salah satu faktor penghambat dalam proses pemenuhan gizi, Pejabat Sementara (PjS) Bupati Ende Drs. Obaldus Toda, MM mengatakan ini pada bagian lain sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  Kornelis  Wara, S.Sos di hadapan

PEMENUHAN GIZI MASIH JADI TANTANGAN

Permasalahan pemenuhan kebutuhan gizi ibu dan anak masih menjadi tantangan bagi Indonesia, termasuk bagi kita di Kabupaten Ende. Untuk mengatasinya diperlukan usaha bersama lintas sektor, lintas disiplin ilmu serta seluruh komponen masyarakat agar derajat gizi dan kesehatan anak Ende bisa semakin baik di masa mendatang dan persoalan gizi anak bisa teratasi.

Kamis, 12 April 2018

DARMA WANITA KABUPATEN ENDE GELAR MUSDA


Darma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Ende menggelar Musda, Rabu (13/3/2018) di Aula Lantai 2 Kantor Bupati Ende. Hadir dalam kegiatan Musda itu anggota Darma Wanita dan para pimpinan badan serta dinas dan bagian dalam Lingkup Pemkab Ende. Kegiatan tersebut dibuka oleh Pejabat Sementara Bupati Ende, Drs Obaldus Toda MM.


DPS ENDE SEBANYAK 164.93


Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ende dan Instansi terkait lainnya telah menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Ende untuk Pilkada Tahun 2018. Dari hasil rekaptulasi yang dilakukan, Daftar Pemilih Sementara (DPS) Ende saat ini sebanyak 164.93. Dari jumlah DPS tersebut sebanyak 26.827 pemilih potensial di Kabupaten Ende belum melakukan perekaman  E-KTP dan terancam tidak menggunakan hak suaranya pada 27 Juni mendatang. 

PEMAHAMAN POLITIK MASYARAKAT MASIH RENDAH

Ditengah situasi politik di wilayah kita yang menghangat menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 27 Juni nanti, maka semua perhatian masyarakat tercurah sepenuhnya kepada perhelatan pesta demokrasi 5 (lima) tahun sekali tersebut. Tidak jarang diskusi-diskusi lepas dikalangan masyarakat bahkan para pelaku politik sering memicu terjadinya konflik. Kondisi ini tidaklah mengherankan karena memang harus diakui bersama bahwa pemahaman masyarakat tentang politik masih rendah.

KESBANGPOLINMAS ENDE GELAR DISKUSI POLITIK

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ende menggelar kegiatan Forum Diskusi Politik Tingkat Kabupaten Ende di Kecamatan Ndori dan di pusatkan di aula kantor Camat Ndori Rabu (4/4).
Panitia penyelenggara dalam laporannya yang disampaikan sekretaris Badan Kesbangpolinmas Damianus Frayalus, SH mengatakan, maksud dan tujuan

Selasa, 03 April 2018

SEHAT HAK SETIAP ORANG

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakam oleh  Pemerintah Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan untuk hidup sehat sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya karena pada dasarnya sehat itu adalah hak setiap orang.