Sebagai pilot project dari program layak anak di Kabupaten Ende saat ini telah terbentuk 7 desa di dua kecamatan yang layak anak masing-masing di Kecamatan Detusoko dan Wewaria. Dengan adanya desa layak anak selanjutnya dapat terbangun kecamatan layak anak yang dengan sendirinya akan terwujud kabupaten layak anak. Pejabat Sementara Bupati Ende, Drs Obaldus Toda MM mengatakan hal itu pada kegiatan WorkShop Kabupaten dan Desa Layak Anak, Rabu (25/4/2018) di Wisma Emaus, Jalan Diponegoro, Kota Ende.
“Kita mungkin sebagai pelakunya dan sekaligus juga korban pada masa lalu. Hak-hak anak seharusnya tidak hanya untuk diketahui tetapi juga untuk dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat baik itu di keluarga dan sekolah maupun dalam lingkungan pergaulan sehari-hari,”ujar Obaldus.
Selain itu, katanya demi menegakan dan melandasi hak-hak anak perlu dilakukan upaya perlindungan anak yang telah dimulai beberapa kabupaten di NTT termasuk di Kabupaten Ende dengan program kabupaten layak anak. Kabupaten layak anak juga merupakan wujud keprihatinan dan keberpihakan dari berbagai intitusi maupun perorangan yang peduli terhadap anak dengan harapan agar anak-anak dapat tumbuh dengan baik dan berupaya untuk memenuhi hak-hak anak secara mandiri. Untuk itu, ujar Obaldus perlu ada proses advokasi dan pengkajian pengembangan yang terus menerus agar kebijakan pembangunan daerah dapat berpihak pada kepentingan anak.
Dijelaskan Kabupaten Ende telah melakukan banyak hal diantaranya sosialisasi hak-hak anak dan pendampingan terhadap korban kekerasan namun upaya ini masih jauh dari harapan karena ada berbagai factor penyebab diantaranya keterbatasan anggaran dan rendahnya komitmen untuk mendukung upaya pemenuhan hak anak.
Obaldus mengharapkan agar para kepala desa dan lurah di Kabupaten Ende bisa membentuk desa dan kelurahan layak anak. Untuk itu perlu sebuah pendekatan yang baik agar terciptanya desa dan kelurahan layak anak. Peluang terbentuknya desa ramah anak semakin terbuka dengan adanya dana desa serta pemberdayaan masyarakat desa menjadi kunci pembangunan peradaban baru. (ria/humas)