Headline

.

  • MOHON MAAF BLOG HUMAS ENDE SUDAH GANTI ALAMAT BLOG..SILAKAN KUNJUNGI BLOG HUMAS PROTOKOL YANG BARU DENGAN ALAMAT : (KLIK GAMBAR) https://humasprotokolende.blogspot.com

Jumat, 27 April 2018

KONDISI SOSPOL DI ENDE RELATIF AMAN

Secara umum kondisi sosial politik di Kabupaten Ende dapat dikatakan relative aman dan kondusif, namun harus waspada dan harus terus memupuk kewaspadaan dini warga masyarakat. Hal ini mengingat kondisi masyarakat Kabupaten Ende yang heterogen dengan berbagai latar belakang, memiliki potensi akan munculnya gesekan atau konflik, yang pada akhirnya akan merugikan semua. Hal tersebut dikatakan
Pejabat Sementara Bupati Ende, Drs Obaldus Toda MM saat membuka kegiatan Sosialisasi dan Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende, Selasa (24/4/2018).

Dikatakan selain potensi konflik dan kriminalitas,  juga harus menyadari bahwa tinggal di wilayah yang rawan bencana alam. Seluruh warga masyarakat harus dipersiapkan untuk menyesuaikan diri dan dapat menyikapi keadaan tersebut dengan bijak. Berkenan dengan hal tersebut, upaya untuk menumbuhkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat merupakan salah satu usaha yang harus ditempuh dalam rangka antisipasi. Dengan langkah itu, korban dan kerugian karena dampak bencana diharapkan dapa tditekan seminim mungkin.

“Forum ini merupakan media untuk mendorong dan memotivasi peran aktif masyarakat untuk mewaspadai berbagai hal, yang berpotensi menjadi ancaman terhadap kehidupan masyarakat. Dengan kewaspadaan dini yang dimiliki oleh masyarakat, diharapkan masyarakat dapat mengenali dan mengetahui sejak dini, kemungkinan adanya factor – factor pemicu dan tanda – tanda terjadinya bencana dengan mengamati indikasi – indikasinya, sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan sejak dini,” ujar Pjs Bupat Ende.

Dikatakan situasi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat sejak berjalannya reformasi sampai saat ini masih diwarnai dengan fenomena social dan politik yang sangat dinamis. Reformasi masih belum dipahami secara baik. Dalam banyak kasus, reformasi masih sering diartikan sebagai kebebasan yang tidak terkendalikan. Demikian juga dalam memahami otonomi daerah yang tidak komprehensif telah menambah jumlah penyebab rentannya situasi dan kondisi dalam masyarakat.

Dijelaskan beberapa kondisi riil yang seringkali dijumpai akhir – akhir ini adalah adanya isu globalisasi, demokratisasi, transparansi, transformasiiptek, akuntabilitas, penegakan hukum, masalah HAM dan lingkungan hidup serta isu pemulihan perekonomian dalam negeri. Isu – isu tersebut, apabila tidak diselesaikan secara arif, berpotensi berkembang ke arah disintegrasi bangsa.

Menghadapi kondisi tersebut,katanya  perwujutan dan visi dan misi pembangunan nasional serta pencapaian tujuan penyelenggaraaan pemerintah daerah juga menjadi tugas dan tanggungjawab masyarakat, termasuk yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan.(ria/humas)