Guna mengangkat dan mempercepat pembangunan perekonomian di wilayah Kabupaten Ende, Pemerintah Kabupaten Ende memprioritaskan dan melakukan percepatan pembangunan ekomi mikro. Wakil Bupati Ende, Djafar Achmad menjelaskan ini saat diberi kesempatan oleh Bupati menjawab pertanyaan Ketua DPRD Salatiga terkait strategi yang dibangun pemerintah Kabupaten Ende dalam
upaya mengangkat ekonomi kerakyatan di wilayah ini pada saat dialog dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Ende di Lantai II Kantor Bupati Ende Jln. Eltari Kamis (25/2) dalam kegiatan kunjungan kerja dan studi banding bersama anggota DPRD Salatiga lainnya di wilayah ini .Menurut Wabup Djafar, ia diberikan kewenangan oleh Bupati Marsel untuk mengurus ekonomi mikro maka konsep yang ia kembangkan bersama jajaran teknis terkait adalah dengan melakukan penguatan institusi maupun infrastruktur penunjang ekonomi mikro seperti membangun Badan Usaha Milik Desa dan menggeliatkan kembali aktifitas pelabuhan laut yang ada.
Menurutnya dengan membangun Badan Usaha Milik Desa maka semua hasil-hasil pertanian dan peternakan dari masyarakat ditampung dan kemudian hasil-hasil tersebut diantar pulaukan melalui pelabuhan yang ada dengan menggunakan kapal Ro-ro yang seminggu sekali melayari Ende -Surabaya.
Jelasnya hasil-hasil pertanian yang diantarpulaukan berupa barang setengah jadi yang merupakan komoditi unggulan seperti Kakao, Kopi, Jambu Mete, Kemiri dan Kelapa. Jenis komoditi ini tidak bisa dijual ke Kabupaten tetangga karena wilayah tersebut memiliki jenis komoditi yang sama.
Membangun ekonomi mikro katanya, bagaimana pemerintah berupaya membuat petani sejahtera dengan mendorong dan mendukung pemasaran dan penyaluran hasil-hasil produksi pertanian petani melalui pelabuhan yang ada.
Selain itu Pemkab Ende demikian Wabup Djafar, terus melakukan kerjasama dengan para pengusaha di Pulau Jawa agar produksi hasil pertanian para petani di Ende harganya terjaga dan tidak dipermainkan tengkulak.
Jelasnya lagi, mengingat saat ini para petani belum siap maka pemerintah masih membantu mengatur pasar, terkait dengan teknis penyaluran dan pemasaran serta membangun kerjasama dengan pengusaha-pengusaha besar di Pulau Jawa. Dan lima atau enam tahun ke depan apabila petaninya sudah siap maka pemerintah secara perlahan akan melepas dan memberikan kewenangan sepenuhnya kepada para petani mengatur mekanisme pasar.
“Saat ini pemerintah belum lepas petani yang mengurus pasar, tetapi lima atau enam tahun ke depan apabila petani sudah siap maka pemerintah secara perlahan akan lepas dan beri kewenangan sepenuhnya kepada petani mengatur pasar”pungkas Wabup Djafar.
Bupati Marsel Petu juga sependapat dengan apa yang disampaikan Wabup Djafar terkait pengaturan mekanisme pasar. Jelasnya bahwa para petani harus dibebastugaskan dari memikirkan tentang pemasaran dan ini menjadi tanggung jawab pemerintah.
“Petani sudah urus tanam, rawat tanaman dan mereka tidak boleh dibebankan lagi untuk memikirkan pemasaran. Dan ini menjadi tanggungjawab pemerintah sehingga mereka lebih fokus urus tanaman”ujar Bupati Marsel.(Humas Ende/Helen Mei (eln))
