Para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Nusa Tenggara Timur (NTT), terutama yang ada di Kabupaten Ende, diminta untuk menjadi contoh pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Permintaan ini disampaikan oleh Bupati Ende Ir. Marselinus Y.W Petu, dalam sambutan yang di bacakan oleh Asisten II Setkab Ende, Drs. Siprianus Reda Lio, pada acara Rapat Koordinasi Peningkatan Sinergitas Program Keluarga Harapan Nusa Tenggara Timur di Hotel Asmi Kilometer 1 Ende Flores, Selasa (14/3).
Dikatakan oleh Bupati Marsel, bahwa perhatian pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial Republik Indonesia, kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur, semata-mata bukan karena rakyat Nusa Tenggara Timur berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Tetapi lebih dari itu, adalah upaya pemerintah pusat untuk mendorong program komplementaritas berbasis ekonomi (penunjang kehidupan) maupun program perlindungan sosial lainnya yang terintegrasi dan relevan dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
“Saya menyampaikan terima kasih atas kesediaan bapak ibu, untuk berbagi informasi tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui program keluarga harapan. kehadiran saudara-saudara saya pandang sebagai bukti bahwa saudara-saudara memiliki kepedulian luar biasa kepada para penyandang masalah kesejahteraan sosial di daerah kita, termasuk didalamnya kami di Kabupaten Ende, “pintanya.
Dijelaskan, dalam pelaksanaan program keluarga harapan, perlu program perubahan perilaku yang lebih baik, dengan pengembangan kapasitas peserta PKH melalui family development session (FDS) atau peningkatan kemampuan keluarga. Dengan demikian kesejahteraan sosial keluarga dapat berjalan dengan baik. “Tentu kita sepakat dalam memandang ada hal yang terpenting yakni kita harus mencerna dan memberi nuansa yang tepat atas sistem dan mekanisme koordinasi program keluarga harapan yang setiap tahun telah laksanakan bukan sebagai kesempatan rutin kita bertemu dan bertatap muka. lebih dari itu kita mesti yakini bahwa pembangunan membutuhkan anggaran yang besar dan itu telah dilakukan oleh pemerintah pusat, sehingga tugas kita adalah membangun komitmen dalam koridor asas legalitas formal yang tepat dengan anggaran yang realistis guna menopang keberlangsungan program ini di daerah,”kata Bupati Marsel.
Hal lain juga yang menjadi perhatian adalah perlu kerja optimal. “Saya menekankan pentingnya kerja optimal untuk mendukung PKH karena Propinsi Nusa Tenggara Timur hingga tahun 2016 telah mendapat alokasi dana bantuan PKH Rp. 429.797.430,- miliyar untuk 227.393 keluarga penerima manfaat (KPM) di 22 (dua puluh dua) kabupaten/kota. Untuk Kabupaten Ende, saya ingin menyampaikan secara khusus bahwa pada tahun 2017 ini, saya bersama Wakil Bupati H.Djafar Achmad sudah menetapkan sebagai tahun investasi. Dengan semangat investasi ini, dimana Kabupaten Ende mendapat alokasi bantuan PKH sebesar Rp. 17.824.169.088,- untuk 10.834 keluarga sangat miskin (KSM) di 21 kecamatan 275 desa/kelurahan, kita berharap agar semua yang terlibat dalam program ini, untuk melakukan peran aktif melalui perilaku pelayanan kita sebaik mungkin intuk investasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Ende Tahun 2017,” Pinta Bupati Marsel.
Sementara itu, Kadis Sosial Propinsi NTT, Drs. Wilhelmus Foni, Msi dalam sambutan yang di bacakan oleh Sekretaris Dinas Sosial Propinsi NTT, H.A Haris mengatakan pentingnya komitmen bersama melalui pertemuan dan rapat koordinasi untuk mengatasi masalah kemiskinan di Nusa Tenggara Timur.
“dalam rangka kesuksesan implementasi keluarga harapan di tingkat kabupaten, termasuk Kabupaten Ende, perlu adanya perhatian, koordinasi dan kerjasama antara berbagai stakeholder yang terus berkolaborasi dalam aplikasi PKH di setiap kabupaten penerima PKH,”kata Willem Foni.
Dijelaskan bentuk dukungan pemerintah daerah kabupaten dalam rangka dinamisasi program PKH melalui dana sharing 5% (lima persen) dari total dana cash transfer ke KPM serta ketersediaan sekretariat UPPKH yang memadai dan representatif. “saya kira inilah jiwa dan roh dari apa yang kita sebut sebagai “koordinasi dan sinkronisasi” yang harus terus kita lakukan, untuk menunjang kegiatan operasional, pemantauan dan evaluasi serta kajian teknis lainnya,”katanya.
Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain, Aisten II Setda Ende, Drs. Siprianus Reda Lio, Sekretaris Dinas Sosial Propinsi, H.A. Haris Kadis Sosial Kabupaten Ende, Yeremias Bore, para pimpinan Administrator lingkup Dinas Sosial Ende, Para Lurah dalam Kota Ende, Kades Ondorea dan pendamping PKH se Kabupaten Ende. (roby-humassetdaende).
