Forum gabungan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) merupakan forum untuk membahas prioritas program kegiatan hasil musrenbang kecamatan dengan gabungan SKPD dalam rangka penyusunan dan pemutakhiran renja SKPD. Pelaksanaan forum ini diharapkan menghasilkan daftar usulan kegiatan prioritas yang akan dibiayai dari APBD Propinsi, APBN, partisipasi swasta dan BUMN/BUMD.
Headline
.
- BERANDA
- PROFIL BAGIAN HUMAS
- TENTANG ENDE
- WEBSITE PENTING
-
SEKRETARIAT DAERAH
- Bagian Pemerintahan & Otonomi Daerah
- Bagian Kesejehteraan Rakyat
- Bagian Pemberdayaan Masyarakat & Trantib Umum serta Perlindungan Masyarakat
- Bagian Hukum
- Bagian Organisasi
- Bagian Keuangan dan Aset
- Bagian Kepegawaian
- Bagian Perekonomian dan Pembengunan
- Bagian Humas dan Protokol
- Bagian Administrasi Pembangunan
- Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
- Bagian Bagian Umum
- PEMERINTAHAN
- KLIPPING
- GALERY HUMAS
- INFORMASI PUBLIK ▼
Rabu, 30 Maret 2016
ABDUL SYUKUR; TIGA BIDANG BESAR KAMI LAKSANAKAN
“Untuk diketahui kami melaksanakan tiga bidang besar yaitu pendapatan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah”. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Ende, Abdul Syukur Mohamad kepada Bupati Ende Marselinus Y. W. Petu saat memaparkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPPKAD tahun 2016 pada kegiatan
BKPMD KELOLA DANA 900 JUTA
Tahun 2016 ini Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Kabupaten Ende dipercayakan Pemerintah Kabupaten Ende dibawah kepemimpinan Bupati Marselinus Y. W. Petu dan Wakil Bupati, Djafar Achmad untuk mengelola dana sebesar 900 juta lebih. Dana sebesar ini digunakan untuk membiayai 6 program dan 25 kegiatan. Dari 25 kegiatan tersebut terdiri dari 6 kegiatan utama dan 19 kegiatan pendukung.
Selasa, 29 Maret 2016
LEBURAYA SAMPAIKAN TIGA PERMINTAAN
Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Leburaya menyampaikan tiga permintaan kepada peserta Rapat Koordinasi Bidang Perindustrian NTT.
Tiga permintaan Gubernur Leburaya tersebut diantaranya pertama, melakukan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan antara provinsi dan kabupaten/kota agar evektivitas dan evisiensi dalam
INDONESIA HARUS JADI NEGARA INDUSTRI TANGGUH
Visi pembangunan industri sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional (KIN) yakni menjadikan Indonesia sebagai negara industri tangguh di dunia pada tahun 2025.
Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Leburaya menyampaikan ini dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Bupati Ende, Marselinus Y. W. Petu saat membuka
DISPERINDAG NTT GELAR RAKOR INDUSTRI
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Nusa Tenggara Timur, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Perindustiran Tahun 2016 Tingkat Propinsi Nusa Tenggara Timur. Pelaksanaan Kegiatan Rakor ini berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kegiatan Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016.
CUACA KENDALA PELAKSANAAN PIN POLIO
Salah satu kendala pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio di wilayah Kabupaten Ende adalah keadaan cuaca yang tidak menentu seperti hujan. menyikapi kondisi cuaca yang tidak stabil ini membuat petugas melakukan sweeping di rumah-rumah sasaran PIN Polio.Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ende Mathilda G.I. Petu mengatakan ini saat menyampaikan laporan terkait gambaran
Langganan:
Postingan (Atom)






