Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Leburaya dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten Sekretaris Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Bidang Administrasi dan Pembangunan Andreas Jehalu mengatakan ini dihadapan peserta Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Propinsi Nusa Tenggara Timur di aula Hotel Flores Mandiri Senin (22/2).
Menurut Gubernur Leburaya beberapa tahun terakhir sektor pariwisata memberi kontribusi berarti dalam hal perputaram ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman).
Jelas Leburaya, dari data yang ada jumlah kunjungan wisman hingga akhir tahun 2013 sebanyak 8,64 juta wisman atau mengalami pertumbuhan sebesar 7,3 persen bila dibanding tahun sebelumnya 2012 yang hanya 8, 04 juta kunjungan wisman. Sementara pada tahun 2014, Indonesia mencatat angka kunjungan wisman sebesar 9,435,411 atau tumbuh 7,2 persen dibandingkan tahun 2013. Sedangkan capaian kunjungan Wisman di tahun 2015 lalu sebanyak 10,4 Juta dan jumlah perjalan Wisnus 255 Juta.
Tambahnya untuk PDB nasional dari sektor tahun 2013, mencapai 347,45 Triliun, naik dibanding tahun 2012 yang jumlahnya mencapai 326,33 Triliun. Untuk tahun 2015 kontribusi pariwisata terhadap PDB sebesar 4 persen dan devisa yang dihasilkan sekitar 155 Triliun. Sementara lapangan kerja yang diciptakan sebanyak 11,3 Juta.
Pemerintah tambahnya lagi, telah menargetkan tahun 2016 ini akan mendapatkan kunjungan wisman sebanyak 12 Juta dan devisa yang diproyeksikan sebesar 172 Triliun. Selain itu pemerintah juga telah menetapkan target di sektor pariwisata tahun 2019 yaitu kontribusi terhadap perekonomian PDB nasional sebesar 8 persen, devisa yang dihasilkan 240 Triliun, penciptaan lapangan kerja sebanyak 13 Juta orang, kunjungan wisman 20 Juta, Wisnus 275 Juta, serta indeks daya saing pariwisata Indonesia berada di ranking 30 dunia. “target ini ditetapkan mengingat trend pariwisata baik dari sisi jumlah kunjungan wisman, devisa, maupun penciptaan lapangan kerja cenderung meningkat”ujarnya.
Menurutnya, beberpa upaya yang dilakukan Kementrian pariwisata untuk mencapai target tersebut adalah melakukan terobosan dalam regulasi antara lain dengan memberikan Bebas Visa Kunjungan (BVK) untuk 90 negara dan juga penghapusan ketentuan Clearance Approval For Indonesia Territory (CAIT) untuk meningkatkan jumlah kinjungan yacht akan mencapai 5000 kapal pesiar dengan perolehan devisa sebesar US$ 500 Juta.(Humas Ende/Helen Mei (eln))
