Konsep tiga batu tungku yang dijalankan oleh Pemda Ende mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat. Hal tersebut dikatakan oleh Bupati Ende, Ir Marsel Petu dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Pemda Ende dengan para mosalaki (tokoh adat-red) yang berlangsung di pelataran museum tenun ikat, Selasa (8/8/2017).
Sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Pemda Ende dalam menerapkan konsep tiga batu tungku adalah Bupati Ende, Ir Marsel Petu mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan konsep tiga batu tungku di Kantor Kementrian Dalam Negeri RI. Bahkan atas dasar konsep tiga batu tungku, Pemda Ende keluar sebagai juara dua. “Saya berharap agar konsep yang ada bisa dilanjutkan oleh siapapun pemimpin di masa yang akan datang karena hal tersebut dirasa baik bagi masyarakat Kabupaten Ende,”kata Bupati Marsel.
Secara khusus dalam kepemimpinan Bupati Ende, Ir Marsel Petu dan Djafar Achmad tetap menerapkan konsep pembangunan tiga batu tungku yang melibatkan unsur pemerintah juga unsur agama dan unsur adat. “kita semua termasuk, pemangku adat, tetap mengedepankan unsur adat. Saya berharap, agar para pemangku adat tetap mengedepankan unsur adat tanpa harus mengharapkan adanya bantuan dari pemerintah, kalau sampai ada sebenarnya alokasi dana untuk pembangunan rumah adat karena hal tersebut salah sesuai dengan tataran adat,”katanya.
Secara khusus dalam kepemimpinan Bupati Ende, Ir Marsel Petu dan Djafar Achmad tetap menerapkan konsep pembangunan tiga batu tungku yang melibatkan unsur pemerintah juga unsur agama dan unsur adat. “kita semua termasuk, pemangku adat, tetap mengedepankan unsur adat. Saya berharap, agar para pemangku adat tetap mengedepankan unsur adat tanpa harus mengharapkan adanya bantuan dari pemerintah, kalau sampai ada sebenarnya alokasi dana untuk pembangunan rumah adat karena hal tersebut salah sesuai dengan tataran adat,”katanya.
Terkait dengan tataran adat, ujar Bupati Marsel, keberadaan rumah adat dibangun atas dasar kebersamaan didalam masyarakat bukan karena atas bantuan atau adanya alokasi dana secara khusus dari pemerintah. “kami pemerintah hanya bersifat memberikan bantuan bukan semuanya dibebankan kepada pemerintah, karena hal tersebut soal wibawa dari rumah adat itu sendiri begitupun dengan wibawa para mosalaki,”pintanya. Bupati Marsel juga meminta kepada para mosalaki untuk menyelesaikan berbagai konflik adat yang terjadi di masyarakat sebelum dibawa ke ranah hukum negara.
Pada bagian lain Bupati Marsel juga meyinggung soal infrtrastruktur sebagaimana yang diminta oleh para mosalaki yang menurutnya hal tersebut akan tetap diperhatikan terutama di wilayah utara Kabupaten Ende. Soal kondisi jalan yang ada di wilayah utara Bupati Marsel mengatakan bahwa pihaknya senantiasa membangun komunikasi dengan Pemerintah Provinsi NTT untuk memperhatikan ruas jalan di utara karena hal itu menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi. (ria-/humas)
