Arah pembangunan yang diharapkan adalah pembangunan yang bersinergis, baik antara pemerintah daerah, pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat. Apabila kebijakan propinsi tidak dijabarkan atau sejalan dengan kebijakan kabupaten maka akan menjadi timpang.
Menurut Sisi Sona apabila arah pembangunan antara pemerintah Propinsi dan daerah sinergis sampai pada tingkat desa dan kelurahan yang menjadi basis pembangunan ke depan dalam kemandirian ekonomi akan menjadi jantung pertumbuhan ekonomi di NTT. Secara nasional demikiann Sona, pertumbuhan ekonomi propinsi Nusa Tenggara Timur dua tahun terakhir, 2014 dan 2015 melampaui angka pertumbuhan nasional. Artinya dengan kebijakan-kebijakan kemandirian ekonommi sudah bisa dilihat dampaknya, dimana secara nasional pertumbuhan ekonomi NTT cukup baik.
Ia mengakui, bahwa dari sektor pertanian saat ini bergeser ke sektor jasa. Padahal harus disadari bersama bahwa tanpa ada sektor pertanian maka sektor jasa akan terkendala. Tetapi karena kemaajuan-kemajuan yang ada tidak bisa dihindari tetapi akan bergerak naik dari sektor pertanian ke sektor jasa.
Tambahnya berdasarkan hasil kunjungannya di daratan Timur, ia menemukan bahwa hampir sebagain besar anak usia kerja dari umur 14 sampai 28 tahun ternyata semuanya sudah meninggalkan desa dan merantau. Kondisi ini mengakibatkan kebutuhan akan kebutuhan pokok seperti sayur harus dibeli dari pedagang keliling dari kota, padahal kebutuhan ini bisa diambil dari lahan sendiri apabila lahan dimanfaatkan. Kondisi ini tentunya menjadi persoalan bersama.
Terkait paham radikalisme, ia menjelaskan dalam proses pembangunan secara nasional belum berpikir bagaimana membangun manusia Indonesia yang utuh. Ini artinya ketika pembangunan lebih difokuskan kepada pembangunan fisik maka akan terlewatkan untuk membangun karakter manusia Indonesia yaitu watak-watak manusia Indonesia.
Kondisi ini mengakibatkan ketika pembangunan fisik sangat maju tidak diimbangi dengan pembangunan mental manusia, maka pemimpin-pemimpin wilayah terkecil seperti RT, RW yang ditugaskan oleh negara untuk menjaga keamanan di wilayahnya akan beranggapan apabila ada masalah yang terjadi bukan menjadi bagian dari tanggungjawabnya.(Humas Ende/ Helen Mei (eln))
