Badan
Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Ende merasa optimis akan mencapat
target kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun ini yaitu sebesar 90,99
persen dengan dana 4 (empat) Miliar lebih guna membiayai 5 program dan
33 kegiatan.
Rasa optimis bisa mencapai target kinerja yang telah ditetapkan di tahun 2016 ini
Menurut Sekban Simon Mbeo, rasa optimis pihaknya bukan tanpa alasan. Alasan yang paling mendasar pihaknya merasa optimis bisa mencapai target tersebut, karena pada tahun sebelumnya yaitu di tahun 2015 saat pihaknya menetapkan target kinerja untuk tahun tersebut sebesar 87,16 persen sampai tahun anggaran berakhir mencapai 86 persen. Itupun dikarenakan satu kegiatan yang sudah ditetapkan terkait dengan penerimaan IPDN tidak dapat dilaksanakan karena urusannya sudah dikembalikan ke pemerintah pusat.
Ia menjelaskan, indikator yang ingin dicapai pada tahun ini ada lima indikator yaitu diklat Struktural, Diklat Prajabatan, Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural, Pengurusan Kenaikan Pangkat serta pengurusan Pensiun dan Taspen.
Bupati Marsel Petu pada kesempatan tersebut mempertanyakan jumlah tenaga honorer kategori K2 yang belum diangkat, tenaga Bidan dan Dokter PTT, serta peserta Diklat PIM baik, PIM 2, PIM 3 dan PIM 4. 110.
Menjawab pertanyaan Bupati Marsel tersebut, Sekban Simon mengatakan sampai saat ini jumlah tenaga honorer kategori K2 yang belum diangkat sebanyak 815 termasuk dengan 18 orang tenaga Honorer Kategori K1 yang didorong ke K2. Sedangkan untuk tenaga Bidan dan dokter PTT yang terdaftar di BKD sebanyak 110 orang ini sesuai informasi yang diterima pihaknya saat bertugas di Surabaya beberapa waktu lalu menyebutkan bahwa 110 orang tenaga Bidan dn dokter PTT ini akan diangkat pada bulan April ini.
Untuk peserta Diklat PIM 3 dan PIM 4 target yang seharusnya 42 orang ,namun karena dana terbatas maka peserta Diklat PIM 3 dan 4 sebanyak 27 orang dengan rincian peserta PIM 3 (tiga) 7 orang dan PIM 4 (empat) 20 orang.
Bupati Marsel Petu juga pada kesempatan itu menyarankan pihak BKD agar pengendalian, pengawasan, pemetaan kepegawaian harus menjadi tanggung jawab SKPD masing-masing, namun BKD juga harusmemperhatikan dan melakukan koordinasi dengan baik, sehingga urusan tentang kepegawaian dapat berjalan dengan baik.(Humas Ende/Helen Mei (eln))