Kebutuhan kesehatan masyarakat di Kabupaten Ende, tidak hanya menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Ende tetapi juga menjadi perhatian para wakil rakyat khususnya Komisi III DPRD Ende. Hasil kunjungan kerja komisi III DPRD Ende menemukan bahwa tingkat kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat belum dilakukan secara maksimal. Hal ini diungkapkan anggota Komisi III DPRD Ende,
Yulius Rada saat menyajikan materi Kebijakan Kesehatan di Kabupaten Ende pada acara sosialisasi Gerakan Hidup Sehat bagi masyarakat, yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Lantai II Kantor Bupati Ende, Kamis (17/11).Dikatakan, hingga saat ini banyak fasilitas fisik kesehatan yang di bangun oleh pemerintah belum di gunakan secara baik. “untuk saat ini masih ada pelayanan persalinan dilakukan oleh dukun terlatih. Artinya belum semua penanganan persalinan dan keselamatan ibu dan anak saat bersalin, belum dilakukan secara menyeluruh oleh tim kesehatan di tempat atau fasilitas kesehatan yang sudah di sediakan oleh pemerintah, seperti pustu, puskesmas,”kata Yulius Rada di hadapan para peserta sosialisasi gerakan hidup sehat bagi masyarakat di Kabupaten Ende.
Diakui bahwa untuk saat ini, untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat, tidak hanya di tentukan oleh indikator ketersediaan fasilitas kesehatan. Namun disisi lain, ketersediaan aparatur pelayanan kesehatan juga penting, guna menjawab semua kebutuhan kesehatan masyarakat di Kabupaten Ende. “Rumah Sakit Umum Ende, masih minim dokter ahli, puskesmas-puskemas juga ada yang tidak memiliki dokter, penyakit tidak menular angka penderita semakin tinggi, penyakit menular juga masih banyak. Kondisi ini, perlu mendapat perhatian kita semua, sehingga kita bisa bersama dan sama-sama bekerja untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat di Ende,”katanya.
Menurut Yulius Rada, sebagai wakil rakyat khusunya Komisi III DPRD Ende, melalui kewenangan yang ada, akan terus melakukan berbagai upaya kebijakan kesehatan di Kabupaten Ende. “kami sebagai wakil rakyat memiliki kewenangan, antara lain, kewenangan legislasi, kewenangan anggaran, serta kewenangan pengawasan. Kami harap dengan kewenangan-kewenangan tersebut aspek sehatan bisa lebih baik dengan produk-produk hukum serta anggaran yang di sediakan bagi masyarakat,”pintanya.
Kepala Sub Bidang Perencanaan Pengembangan SDM Kesehatan, Lis Prifina, S.Si, Apt,MKM Kementerian Kesehatan RI dalam kesempatan yang sama mengatakan, bahwa perkembangan kesehatan dan penyakit untuk masyarakat Indonesia sepuluh tahun terakhir (1990-2010), Tahun 1990-2000 didominasi penyakit menular sementara Tahun 2000-2010 di dominasi penyakit tidak menular.
“Sepuluh tahun terakhir ini, hasil survey Kementrian Kesehatan menemukan angka yang terbalik dari tahun 1990. Saat ini didominasi penyakit non menular, seperti strouk, hipertensi, mag, diabetes. Hal ini terjadi karena kurangnya aktivitas fisik, kurang konsumsi buah dan sayuran. Apalagi banyak perilaku tidak sehat, merokok, minum minuman beralkohol. Ini perlu gerakan untuk merubah pola pikir dan perilaku hidup sehat bagi masyarakat,”katanya.
Menurutnya, hal yang perlu dilakukan adalah harus adanya tindakan dan perencanan yang baik guna mengatasi kualitas hidup setiap individu masyarakat Indonesia. “kesehatan itu penting untuk kehidupan dan pembangunan. Perlu adanya tindakan dan perencanaan secara sistimatis dan berencana, secara bersama-sama semua komponen masyarakat dengan kesadaran, mau dan mampu untuk meningkatkan kulaitas hidup”,tegasnya.
Dirinya meminta agar masyarakat berperilaku sehat, dengan cara menjaga produktifitas fisik, dan lingkungan yang bersih. “kita harus cegah melalui gerakan hidup sehat buat masyarakat. Masyarakat itu subyek, bukan obyek. Sehingga secara aktif bisa mengatasi kesehatan mulai dari sendiri, keluarga dan lingkungan sekitarmya. Sehingga dengan nilai kesehatan yang dimiliki, kita semua dapat membangu bangsa dan Negara dengan baik, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara umum,”pintanya. (roby-humas setda Ende).
