BUPATI MARSEL : APAKAH IKUT TINGGAL LANDAS ATAU TERTINGGAL DILANDASAN

“Tahapan Take off merupakan tahapan yang paling berbahaya dalam operasi penerbangan, olehnya sangat tergantung pada kesiapan dan kemampuan para pemain utama yaitu pilot dalam hal ini kepala SKPD dan pengatur lalu lintas udara (Air Traffic Controller/ATC) yaitu Bupati dan Wakil Bupati Ende, Oleh karena itu setiap SKPD, jika dianalogikan sebagai sebuah pesawat perlu mereview kondisi riil dirinya, apakah ikut tinggal landas, atau tertinggal di landasan” ujar Bupati Ende Ir. Marselinus Y. W. Petu, di hadapan peserta Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan berbasis E-Planning (Penyusunan dokumen perencana RENJA SKPD, Pengendalian dan Evaluasi) bagi aparat perencana SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2016 di Hotel Flores Mandiri Jl. Melati (Kamis, 11/02/2016).

Menurut Bupati Marsel, Konteks tinggal landas Kabupaten Ende identik dengan komando satuan tempur , yang harus berjalan beriringan, untuk menyerang target musuh (tujuan) guna meraih kemenangan bersama berupa pencapaian SPM dengan 253 indikator  RPJMD atau Indikator keberhasilan reformasi.

   

Selain itu hal yang sangat penting juga kata Marsel, adalah memahami secara baik tugas dan fungsi, sumberdaya SKPD, metode kerja yang ada serta perubahan pola pikir menuju kerja yang berorientasi hasil , dengan 3 (tiga) SPRIT yang sama yaitu spirit inovasi, spirit desentralisasi dan spirit kolaborasi melalui upaya perbaikan pada 8 area reformasi birokrasi yakni,organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik serta pola pikir dan budaya kerja aparatur.

Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menurutnya, merupakan prasyarat utama penjabaran konsep tinggal landas menuju perubahan.

Tuturnya, Indikator-indikator seperti keterbatasan fasilitas jalan, penyediaan air minum, kebutuhan penerangan, serta kebutuhan dasar masyarakat lainnya menunjukan pencapaian yang belum signifikan dari target SPM atau indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Ende (253 indikator) menjadi dasar pijak penetapan tekad tinggal landas.

“ keterbatasan fasilitas jalan, penyediaan air minum, kebutuhan penerangan, serta kebutuhan dasar masyarakat lainnya menunjukan pencapaian yang belum signifikan dari target SPM atau indikator kinerja pemerintah Kabupaten Ende, ini merupakan indikator-indikator yang menjadi dasar pijak penetapan tekad tinggal landas” pungkasnya.

Tekad tinggal  landas tuturnya lagi, diawali dengan proses reformasi birokrasi dan diharapkan dalam waktu yang singkat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada proses penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat  di Kabupaten Ende. (Humas/Ende/Inggrita Dewi)