Sebanyak 255 desa di wilayah Kabupaten Ende mendapatkan dana sebesar 115 Miliar Rupiah lebih. Jumlah dana tersebut terdiri dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sebesar 4 Milyar lebih dan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 67 Milyard Rupiah lebih.
Menurut Bupati Marsel, penyaluran kedua sumber dana tersebut untuk tahap pertama telah dilaksanakan tanggal 19 Mei lalu. Besarnya penyaluran dana –dana tersebut masing –masing untuk alokasi dana desa sebesar 12 Milyard lebih dan dana desa dari APBN sebesar 26 milyar Rupiah lebih.
Bupati juga mengakui dalam pengelolaan penggunaan keuangan dari sumber-sumber tersebut banyak ditemukan hambatan, diantaranya selain sumber daya manusia pemerintah desa, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih rendah juga terjadinya perubahan regulasi pada jajaran pemerintah pusat sebagai dampak dari pemekaran urusan mengenai desa. Dimana sesuai regulasi saat ini urusan pemerintahan desa menjadi kewenangan Kementrian Dalam Negeri, sedangkan urusan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi kewenangan Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Hambatan lain yang ikut mempengaruhi pengelolaan keuangan desa kata Bupati, seperti pemerintah pusat belum mengangkat dan menempatkan pendamping dana desa yang bersumber dari APBN.
“Persoalan tenaga pendamping ini juga yang menjadi persoalan kita disini , dan semestinya diperhatikan pemerintah pusat untuk secepatnya menempatkan tenaga-tenaga pendamping di desa, sehingga bisa membantu aparat desa untuk mengelola keuangan desa”ujarnya.
Guna mengatasi hambatan tersebut kata Bupati, pemerintah daerah telah melakukan berbagai kegiatan seperti, sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan penjabaran di tingkat Kecamatannya yang dihadiri oleh pemerintah desa dan BPD. Selain itu tuturnya lagi, Pemkab juga membentuk fasilitasi dana desa dengan melibatkan BPMPD, Inspektorat Kabupaten Ende, Bagian Hukum, BAPPEDA dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende serta melakukan Bimbingan Teknis Manajemen Pengelolaan Keuangan bagi 255 Sekretaris dan Bendahara desa. (Humas Ende Helen Mey (eln))
