Kementrian Perhubungan selaku regulator memiliki peranan yang cukup krusial dalam mendukung roda perekonomian, memperlancar mobilisasi penduduk, arus barang serta konektivitas antar daerah. Untuk itu pembangunan sektor transpportasi harus mampu menjamin konektivitas dan aksebilitas ke seluruh wilayah Indonesia.
Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi
Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi
mengatakan ini dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Bupati Ende, Ir. Marselinus Y. W. Petu selaku Pembina Upacara pada upacara bendera Hari Kesadaran Nasional dan Peringatan Hari Perhubungan Nasional Tingkat Kabupaten Ende, di halaman kantor Bupati, Jln. Eltari Senin (18/9).
Sebagai wujud implementasi program nawacita, demikian Menhub Sumadi kementrian Perhubungan diharapkan mampu mewujudkan konektivitas antar pulau sebagaimana pernyataan Presiden Joko Widodo dalam KTT Asia Timur bahwa Indonesia akan memberi prioritas pada program pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim.
Jelasnya, tujuan pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim adalah untuk memperlancar distribusi logistik nasional. Oleh karena itu saat ini kementrian Perhubungan telah menyelesaikan beberapa deregulasi yang berkaitan dengan paket kebijakan ekonomi XV sektor logistik yang dapat mendorong peningkatan ikim investasi.
Kebijakan ekonomi yang diambil dalam rangka peningkatan investasi diantaranya, pencabutan persyaratan kepemilikan modal di bidang pengusahaan angkutan laut, keagenan kapal, pengusahaan bongkar muat dan badan usaha pelabuhan, pemindahan barang yang melewati waktu penumpukan, penyelenggaraan dan pengusahaan jasa pengurusan transportasin dan pengamanan kargo, pos serta rantai pasok kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara. Harapnya, melalui deregulasi ini dapat mempercepat pengembangan usaha dan daya saing penyedia jasa logistik nasional.(Humas Ende/Helen Mei (eln))
