Setiap Ormas memiliki ideologi khusus, visi, misi , dan tujuan yang berbeda sesuai dengan latar belakang anggotanya, namun semuanya disatukan dalam satu Asas dan ideologi Negara yakni Pancasila.
Hal ini dikatakan Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya dalam sambutannya yang dibacakan oleh Bupati Ende, Ir, Marsel Petu
pada saat kegiatan Sosialisasi Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Lantai 1 Kantor Bupati Ende, Senin (27/6/2016).
Ditambahkannya Pancasila menjadi tali pengikat sekaligus pengayom bagi seluruh warga negara Indonesia selain itu semangat yang terpatri dalam nilai – nilai luhur Pancasila menjadi arah dasar dari setiap ormas.
Gubernur Frans mengharapkan agar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Koordinasi dengan pihak keamanan terus memantau dan melakukan aktivitas pembinaan terhadap ormas yang ada di NTT sehingga tidak menyimpang dari nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Terkait dengan kehadiran ormas sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan bangsa,katanya ormas sebagai wadah tumbuh kembangnya semangat civil society yang diharapkan dapat memberikan masukan yang kritis, konstruktif serta inovatif dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.
“Saya berharap agar Badan Kesatuan Bangsa pilitik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota melakukan verifikasi ulang terhadap 416 ormas yang ada di NTT dan koordinasi selalu dengan aparatur keamanan agar oramas – ormas yang ilegal dapat diberi pembinaan dan sanksi sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku,”kata Gubernur Frans
Selain itu, Ia berharap agar tidak ada lagi warga NTT yang direkrut untuk menjadi anggota ormas yang menyimpang dari ajaran Pancasila dan berharap agar menjaga situasi kondusif terus tumbuh dan berkembang.
Sementara itu ketua panitia Basri H. Achmad kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga Pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat kabupaten Ende dalam laporannya mengatakan tujuan diadakan sosialisasi tersebut untuk meningkatkan partisispasi dan keberdayaan masyarakat serta memelihara norma, moral, etika yang hidup dalam masyarakat. (Ria- Humas Setda Ende).
