Wakil Bupati Ende, Djafar Achmad meninjau pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM) pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 7 di Moni Kecamatan Kelimutu (Rabu,29/7/15).
Saat peninjauan tesebut Wabup Djafar berkesempatan berdialog dengan para guru maupun siswa di sekolah
Wabup katakan, saat ini pemerintah daerah tengah mengembangkan pertanian dengan konsep kepariwisataan di wilayah Kelimutu ini. Untuk itu kehadiran SMK.Negeri 7 ini diharapkan dapat membantu pemerintah mensukseskan program tersebut.
Sebagai siswa yang belajar khusus tentang dunia kepariwisataan yang salah satu programnya adalah dunia perhotelan, Wabup meminta agar siswa mampu belajar bagaimana beretika ketika melayani para tamu maupun wisatawan yang rata-rata berasal dari luar negeri”, Saya melihat masyarakat kita kurang ramah saat menjamu tamu ataupun turis, sangat sulit sekali mereka memberikan senyuman, untuk itu adik-adik harus belajar bagaimana beretika ketika berhadapn dengan tamu maupun turis, ini supaya mereka betah dan senang berkunjung di daerah ini, apalagi adik-adik semua belajar tentang dunia pariwisata”, ujarnya.
Arnold Dewa salah seorang guru pada sekolah ini, ketika dikonfirmasi terkait proses KBM di sekolah ini mengatakan, untuk tahun pelajaran pertama ini jumlah siswa yang terdaftar sebanyak 58 orang. Siswa-siswa ini tidak saja berasal dari kecamatan Kelimutu tetapi juga berasal dari kecamatan-kecamatan tetangga seperti wolojita dan wewaria. Bahkan ada siswa yang berasal dari Kabupaten tetangga yaitu Nagekeo.
Menurut Arnold, Kegiatan belajar mengajar di sekolah ini masih mengunakan atau meminjam gedung sekolah SMPK Moni. Kedepan ia berharap adanya perhatian pemerintah dalam hal ini dinas PPO untuk bisa memasukan anggaran bagi pembangunan gedung sekolah ini secara permanen. Ini tentunya dengan maksud agar siswa lebih nyaman mengikuti KBM, sehingga memperoleh prestasi yang baik.
Sekretris Dinas PPO Margareta Pe,yang dikonfirmasi terkait permintaan bangunan gedung sekolah permanen mengatakan, memang ada rencana dari pihak pemerintah untuk membangun gedung sekolah secara permanen untuk sekolah ini. Tetapi perlu disadari bersama pembangunan gedung sekolah saat ini harus melalui tahapan-tahapan dan menkanisme yang berlaku dan jelas. Pihaknya demikian Margareta, harus mengetahui apakah lahan yang disiapkan untuk pembangunan gedung sekolah tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap seperti kepemilikian sertifikat. “Ini kami maksud agar menghindari persoalan di kemudian hari”, jelasnya. (Humas Ende/Helen Mey (eln)
